Saat Peneliti Menjauh dari Petani: Alarm Bagi Masa Depan Pertanian Indonesia

Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan laboratorium, tetapi juga oleh kedekatan manusia yang bekerja di dalamnya—peneliti, penyuluh, dan petani. Ketika jarak antara peneliti dan petani mulai melebar, muncul alarm sosial yang mengingatkan bahwa masa depan pertanian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh inovasi, tetapi juga oleh relasi sosial yang menopangnya.

Transformasi kelembagaan riset nasional dalam beberapa tahun terakhir membawa perubahan besar pada arah penelitian pertanian Indonesia. Integrasi para peneliti dari Kementerian Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan mampu memperkuat ekosistem riset nasional agar lebih kolaboratif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

Memasuki 2026, BRIN menetapkan fokus riset pada ketahanan pangan, kebencanaan, dan teknologi strategis. Arah kebijakan ini menegaskan bahwa riset nasional tidak hanya diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat.

Kepala BRIN Arif Satria menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan kesiapan sosial masyarakat. Menurutnya, inovasi tidak akan berkelanjutan jika hanya bertumpu pada kemajuan teknologi tanpa memperhatikan dinamika sosial yang menyertainya.

“Teknologi harus maju, tetapi aspek sosial tidak boleh tertinggal. Tanpa itu, inovasi tidak akan berkelanjutan,” tutur Arif Satria dalam keterangannya, ditulis Antara.

Dalam kebijakan riset 2026, BRIN menargetkan penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi, pengurangan ketergantungan impor bawang putih dalam dua tahun, serta pengembangan varietas unggul hortikultura dan protein hewani.

Selain itu, BRIN juga mendorong pengembangan pangan masa depan melalui riset daging analog, cultured meat, serta teknologi pengawetan pangan hemat energi yang memungkinkan penyimpanan beras lebih lama tanpa menurunkan kualitas.

Di luar sektor pangan, BRIN juga memperkuat riset kebencanaan melalui pengembangan teknologi pangan darurat dan alat penyedia air bersih portabel untuk wilayah terdampak bencana. Dalam jangka menengah dan panjang, BRIN memproyeksikan penguatan riset pada kecerdasan buatan, energi, dan bioteknologi sebagai fondasi teknologi masa depan.

Menuju 2030, fokus riset diarahkan pada integrasi teknologi, scaling inovasi, serta pembangunan kepercayaan publik terhadap teknologi baru. Sementara menuju 2050, arah riset diproyeksikan berkembang pada sistem sosio-teknis otonom, bioteknologi lanjut, synthetic biology, ekonomi antariksa, hingga penyimpanan data berbasis DNA.

Dalam seluruh roadmap tersebut, BRIN tetap menempatkan dimensi sosial sebagai faktor penting agar kemajuan teknologi tidak menimbulkan kesenjangan budaya di masyarakat.

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, penguatan riset komoditas strategis tetap menjadi prioritas. Peningkatan produktivitas padi, pengurangan impor bawang putih, serta pengembangan varietas unggul hortikultura dan protein hewani menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian pangan nasional.

Namun di tingkat implementasi, perubahan kelembagaan riset juga memunculkan dinamika baru. Salah satunya adalah mulai berkurangnya kedekatan antara peneliti dengan ekosistem pertanian lapangan, termasuk petani dan penyuluh sebagai pengguna langsung inovasi teknologi pertanian.

Kondisi ini menjadi semakin penting terutama dalam konteks pengembangan benih bawang putih sebagai bagian dari strategi swasembada nasional. Pengembangan benih unggul membutuhkan riset jangka panjang yang spesifik lokasi, serta interaksi langsung dengan petani agar inovasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan agroekosistem dan praktik budidaya di lapangan.

Pasca integrasi riset ke BRIN, Kementerian Pertanian menghadapi keterbatasan SDM peneliti untuk mendukung pengembangan teknis di lapangan. Di sisi lain, sebagian peneliti yang kini berada di BRIN juga menghadapi keterbatasan akses terhadap laboratorium dan kebun percobaan yang masih tersebar di unit teknis Kementerian Pertanian di berbagai daerah.

Pada saat yang sama, orientasi riset nasional terus bergerak menuju penguatan teknologi berbasis kecerdasan buatan, bioteknologi, dan sistem digital. Pergeseran ini secara perlahan membentuk budaya riset baru di kalangan ilmuwan pertanian, yang menuntut kemampuan adaptasi antara penguasaan teknologi modern dan pemahaman realitas sosial pertanian di lapangan.

Dalam situasi inilah, tantangan terbesar riset pertanian Indonesia tidak hanya terletak pada kemampuan mengembangkan teknologi baru, tetapi juga pada kemampuan menjaga kedekatan antara pengetahuan ilmiah dan realitas kehidupan petani sebagai aktor utama dalam sistem produksi pangan nasional.

Pergeseran Budaya Riset: Dari Komoditas ke Teknologi Tinggi

Sebelum integrasi, riset pertanian Indonesia berbasis komoditas, agroekosistem dan spesifik lokasi. Peneliti, penyuluh dan petani berada dalam ekosistem interaksi yang relatif dekat. Model ini membuat inovasi lebih cepat diterjemahkan menjadi teknologi lapangan.

Pasca integrasi ke BRIN, riset bergerak menuju pendekatan multidisiplin dan teknologi tinggi. Secara teori, ini membuka ruang kolaborasi lintas disiplin. Namun adaptasi budaya kerja tidak selalu berjalan mulus.

Hariyadi, sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), menilai perubahan ini berpotensi memengaruhi basis akademik kebijakan sektor teknis.

“Terkait budaya kerja peneliti pasca integrasi ke BRIN, ketika kementerian-kementerian teknis tidak lagi bisa melakukan penelitian, maka kebijakan-kebijakan dari kementerian semakin kehilangan basis akademiknya. Ini membuat upaya untuk mencapai swasembada bahan pangan, apa pun itu, akan susah tercapai karena program-programnya tidak berbasis data,” kata Hariyadi kepada BataviaPos.id, Minggu (15/2/2026).

Ia juga menyoroti potensi hilangnya kedekatan empiris peneliti dengan realitas lapangan. “Sebaliknya, para peneliti yang dulunya ada di kementerian dan sekarang bergabung dengan BRIN akan semakin kehilangan sentuhannya dengan dunia empiris karena mereka tidak lagi bersentuhan langsung dengan para pemangku kepentingan yang terkait kementerian-kementerian,” ucapnya.

Hilirisasi Inovasi dan Ancaman Regenerasi Ilmuwan

Perubahan relasi peneliti dengan lapangan berpotensi memperlambat hilirisasi inovasi. “Ini juga membuat para peneliti terapan, termasuk dalam pertanian, tidak lagi memiliki hubungan erat dengan para penyuluh dan praktisi (petani) yang akan mendorong pula pelambatan hilirasis inovasi,” kata Hariyadi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memengaruhi regenerasi ilmuwan pertanian. “Pada gilirannya ini mempengaruhi juga minat para penelit muda yang berfokus pada komoditas strategis karena mereka tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan para praktisi yang biasanya berhubungan erat dengan kementerian teknis. Ada kemungkinan regenerasi ilmuwan sulit untuk diharapkan dengan adanya perubahan tersebut,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan operasional penelitian lapangan kini semakin kompleks. Secara praktis, dalam pelaksanaan penelitian lapangan, kebutuhan sumber daya untuk pengambilan data penelitian akan menjadi semakin besar.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada proses penelitian, tetapi juga berimplikasi pada alur diseminasi inovasi pertanian di tingkat lapangan. Dalam praktiknya, penyuluh menjadi pihak yang langsung merasakan apakah hasil riset benar-benar sampai dan dapat dimanfaatkan oleh petani.

Dalam konteks inilah, pengalaman penyuluh di daerah menjadi gambaran nyata tentang sejauh mana hasil riset dapat diterjemahkan menjadi teknologi yang aplikatif. Ria Rustiana, Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa hingga saat ini materi penyuluhan di lapangan masih banyak bergantung pada hasil riset dari Kementerian Pertanian.

“Untuk materi diseminasi penyuluhan yang kami gunakan sekarang, sebagian besar masih bersumber dari hasil Kementerian Pertanian, karena hasil riset dari BRIN, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), belum banyak kami rasakan atau terakses,” katanya kepada BataviaPos.id, Minggu (15/2/2026).

Rekomendasi Mengembalikan Jembatan Sosial Inovasi Pertanian

Dalam perspektif sosiologi kelembagaan, penguatan ekosistem riset pertanian tidak hanya memerlukan dukungan teknologi dan pendanaan, tetapi juga penguatan relasi sosial antara peneliti, pemerintah teknis, penyuluh, dan petani. Dalam konteks ini, Hariyadi menilai diperlukan langkah korektif untuk memastikan riset tetap berpijak pada kebutuhan riil sektor pertanian.

Ia menyampaikan bahwa secara struktural, keterhubungan antara peneliti dan kementerian teknis perlu diperkuat kembali. “Ya semestinya para peneliti dikembalikan ke kementrian-kementrian,” katanya.

Lebih jauh, Hariyadi juga mengemukakan pandangan alternatif terkait desain kelembagaan riset nasional. Ia menilai BRIN dapat difokuskan sebagai lembaga pengelola ekosistem pendanaan dan fasilitas riset, sementara pelaksanaan penelitian lebih banyak dilakukan oleh perguruan tinggi dan kementerian teknis.

“Kalau boleh menyarankan lebih ekstrim, jadikan BRIN seperti NSF (National Science Foundation) di AS yang kerjanya menyediakan berbagai fasilitas penelitian (termasuk hibah), bukan melaksanakan penelitian-penelitian sendiri. Untuk kerja-kerja penelitian yang lebih akademis, serahkan semuanya ke perguruan tinggi. Jadi tidak perlu BRIN punya peneliti, yang ada di sana cukup para administrator yang mengurus pengelolaan dana penelitian, serta menseleksi berbagai proposal hibah,” katanya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa tantangan terbesar riset pertanian Indonesia saat ini bukan semata persoalan teknologi, tetapi bagaimana menjaga kesinambungan antara pengetahuan ilmiah dan realitas sosial pertanian.

Jika teknologi berkembang sangat cepat, tetapi relasi sosial dalam ekosistem pertanian melemah, maka inovasi berisiko kehilangan arah. Pertanian tidak hanya tumbuh dari hasil riset laboratorium, tetapi dari interaksi hidup antara ilmu pengetahuan, pengalaman lapangan, serta dinamika sosial petani sebagai pelaku utama produksi pangan.

Ketika peneliti semakin jauh dari petani, yang hilang bukan hanya sentuhan empiris. Yang ikut memudar adalah konteks sosial, kepercayaan terhadap inovasi, serta relevansi teknologi itu sendiri dalam menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Jika jarak tersebut terus dibiarkan melebar, maka alarm bagi masa depan pertanian Indonesia bukan lagi sekadar peringatan akademik. Ia dapat menjadi sinyal awal melemahnya fondasi pengetahuan yang selama ini menopang ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.